You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok Terserang DBD, Djarot Perintahkan Foging
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Serahkan Laporkan Keuangan ke BPK

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Perwakilan DKI Jakarta. Penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari batas akhir yang ditetapkan yakni, pada Selasa (31/3) besok.

Kami memenuhi amanat undang-undang karena tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir harus diserahkan laporan keuangan

"Kami memenuhi amanat undang-undang karena tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir harus diserahkan laporan keuangan. Dan ini kita tepat waktu, karena seharusnya terakhir besok," ujar Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai menyerahkan laporan keuangan ke BPK Perwakilan DKI Jakarta, Senin (30/3).

Dikatakan Djarot, laporan yang diserahkan telah disesuaikan dengan aturan akuntansi pemerintahan dan telah digabung dengan puluhan entitas akuntasi. "Ini hasil dari laporan keuangan semua SKPD dan UKPD yang ada di DKI Jakarta serta sudah dibuat menjadi 48 entitas akuntansi gabungan," katanya.

Djarot Minta Temuan BPK Diselesaikan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2014 lalu mencapai Rp 72,9 triliun. Angka ini meningkat 45,05 persen dari APBD 2013 yang hanya Rp 50 triliun. "Realisasinya untuk tahun ini Rp 41,87 triliun atau 57,44 persen dari APBD," ucapnya.

Bukan hanya APBD 2014, Pemerintah Provinsi DKI juga mendapat kenaikkan aset. "Aset pemerintah DKI per 31 Desember 2014 Rp 425,23 triliun. Naik 4,20 persen atau sekitar Rp 19,67 triliun dari 2013 yang berjumlah Rp 405,66 triliun," paparnya.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Efdinal mengapresiasi Pemprov DKI yang menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. "Ini sudah pasti memerlukan energi yang besar. Saya sangat mengapresiasi karena Pemprov DKI bisa menyerahkan satu hari sebelum batas waktu yang ditetapkan," ucapnya.

Ditambahkan Efdinal, pihaknya akan langsung melakukan proses audit terhadap laporan yang diberikan. "Kami akan langsung proses, karena dalam waktu dua bulan kedepan harus mengeluarkan hasil pemeriksaan untuk kemudian bisa diperbaiki.  Ke depan, Pemprov DKI harus membentuk tim khusus pendataan aset serta mempersiapkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4288 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1838 personFakhrizal Fakhri
  3. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1713 personAnita Karyati
  4. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1637 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1615 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik